Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memaknai pembukaan UUD 1945 per alinea. Alinea Pertama dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, menunjukan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Pada Alinia Kedua Pembukaan UUD 1945 berbunyi “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, alinea ini menunjukan kebanggaan dan penghargaan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia telah diantarkan dengan perjuangan dan melalui pertumpahan darah ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, makna ini kalau dicermati bahwa saat ini bangsa Indonesia telah merdeka dan harus mengambil langkah guna menentukan masa depan bangsa yang lebih mandiri.

Setengah abad lebih atau 64 tahun Bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan, sudah banyak yang diperbuat, sudah banyak pula yang dilakukan bangsa dan rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan menjadikan kemerdekaan yang hakiki, menjadi bangsa yang bersatu, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, kondisi ini belumlah sepenuhnya dicapai, karena berapa banyak rakyat Indonesia yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, berapa banyak jumlah pengangguran, berapa banyak anak-anak terlantar dan berapa banyak duka yang melanda bangsa Indonesia yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya dan upaya untuk berbuat. Sungguh ini tidak cukup untuk direnungkan saja, tapi bagaimana kita mampu menyikapi kemerdekaan menjadi bangsa yang mandiri.

Berdasarkan catatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen), dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Ini belum berarti, keadaan negara yang sangat buruk dewasa ini juga telah dipaparkan oleh Bomer Pasaribu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR sebagai berikut: “Kondisi masyarakat Indonesia saat ini merupakan yang terburuk dalam 36 tahun terakhir. Hal itu dilihat dari melonjaknya angka kemiskinan serta meledaknya angka pengangguran, yang bila tak segera diatasi akan menjadi masalah besar bangsa,” katanya dalam makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 di Medan, Dia mengatakan, seiring dengan melonjaknya angka kemiskinan, angka pengangguran juga makin meledak. Tahun 2004, pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9,7 persen, sementara tahun 2005 meningkat menjadi 10,3 persen. “Akibat parahnya kesulitan ekonomi, pengangguran diperkirakan meningkat menjadi 11,1 persen tahun 2006. Bila ditotal dengan seluruh jenis pengangguran di Indonesia tahun 2006 diperkirakan mencapai 41 persen atau lebih dari 40 juta orang,” katanya. (Antara News, 7 Juli 2007).

Catatan lebih lanjut dari BPS angka angkatan kerja Indonesia Februari 2009 mencapai 113,74 juta orang, bertambah 1,79 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2008 sebesar 111,95 juta orang, atau bertambah 2,26 juta orang dibanding Februari 2008 sebesar 111,48 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 104,49 juta orang, bertambah 1,94 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2008 sebesar 102,55 juta orang, atau bertambah 2,44 juta orang dibanding keadaan Februari 2008 sebesar 102,05 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 8,14 persen, mengalami penurunan apabila dibandingkan pengangguran Agustus 2008 sebesar 8,39 persen, dan pengangguran Februari 2008 sebesar 8,46 persen.

Terlepas dari potret pengangguran dan kemiskinan, kondisi ini jangan membuat kesedihan atau dianggap keterpurukan, namun lebih dari itu, perlu gerakan untuk mengubah paradigma berfikir, kesenjangan disana sini memang terjadi, kalau dilihat angka kemiskinan tersebut di atas adalah dampak dari rendahnya pendapatan penduduk yang mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kehidupannya, anak-anak kelaparan berjumlah 13 juta orang, angka yang cukup ironis dan sangat bertentangan dengan kondisi sumberdaya alam Indonesia yang kaya raya. Bung Hatta 62 tahun silam pernah mengemukakan bahwa “Indonesia tanahnya kaya, menghasilkan harta bagi dunia luaran beratus juta saban tahun. Tetapi rakyat Indonesia sendiri hidup miskin dan sengsara di tengah-tengah kekayaan yang melimpah.”

Bung Hatta “Bapak Koperasi Indonesia”

Indonesia.com mencatat jumlah pahlawan nasional lebih dari 123 orang pahlawan dengan segala proses perjuangannya yang panjang dalam proses memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Tahun 2009 adalah 64 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa ini masih merasa sedih melihat banyaknya rakyat yang belum dapat menikmati arti kemerdekaan, khususnya kemerdekaan eknomi. Bung Hatta adalah salahsatu pahlawan kemerdekaan dan wakil dari Presiden Soekarno (Bung Karno) Presiden Pertama RI, 1945- 1966 yang menganut ideologi pembangunan ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Proklamator ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya: “Go to hell with your aid.” Persetan dengan bantuanmu. Pemimpin Besar Revolusi ini berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya, serta menjaga keutuhan NKRI.

Masih banyak untuk menceritakan kisah kasih kesedihan dan perjuangan pahlawan kemerdekaan yang dikukuhkan menjadi pahlawan Nasional. Herawati Sikumbang (18 April 2009) menulis di Kegiatan Situs KSU Pointer “Mengenal Bung Hatta Bapak Koperasi Indonesia. Riwayat singkat Bung Hatta yang ditulis cukup menarik untuk dipahami dan dipelajari secara mendalam mengenai perhatian Bung Hatta terhadap koperasi, penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori Gerakan Koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. Karena itu Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Gelar ini diberikan pada saat Kongres Koperasi Indonesia di Bandung pada tanggal 17 Juli 1953.”

Dalam buku Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi (Sri-Edi Swasono, Editor), Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1985), Dasar politik perekonomian Republik Indonesia terpancang dalam Undang-Undang Dasar kita dalam Bab “Kesejahteraan Sosial” Pasal 33, yang berbunyi:

“1.  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran Rakyat”.

Dasar-dasar tersebut menjadi buah pandangan yang disampaikan Bung Hatta dalam pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konperensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946. Tiga pandangan yang disampaikan tentang perekonomian sesuatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal, “Pertama: kekayaan tanahnya. Kedua: kedudukkannya terhadap negeri lain dalam lingkungan internasional. Ketiga: sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya.”

Dalam tiga pandangan Bung Hatta dapat diambil maknanya,  bahwa Indonesia kaya dan subur tanahnya, segala macam jenis tanaman tumbuh di tanah air, tetapi rakyat Indonesia masih dikategorikan rakyat yang masih miskin. Mestinya tidak demikian, karena bangsa Indonesia masih kurang bekerja keras.

Pahlawan Koperasi

Pahlawan Koperasi, ditelinga kita masih sangat jarang mengkumandangkan kata-kata pahlawan koperasi, tapi kalau bicara pahlawan kemerdekaan sejak SD sudah mendengarnya dan tidak asing bagi kita. Namun perlu dilihat kondisi koperasi saat ini, Koperasi adalah poin sangat penting dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia, namun masih banyak orang yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengolah usaha tapi tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga merasa kemampuannya kurang berguna yang pada akhirya lebih memilih untuk melamar bekerja diluar,kebanyakan dari orang-orang seperti ini melamar bekerja menjadi buruh pabrik yang upah tenaganya yang murah, tenaga keamanan, marketing, atau hanya bekerja dikantor dengan penghasilan yang biasa-biasa saja, memang sebenarnya bisa ditemukan kesuksesan dalam pekerjaan tersebut, tapi akan lebih baik lagi jika menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga bisa mempekerjakan orang. Dalam keadaan seperti ini perlu seorang sosok pahlawan-pahlawan koperasi. Sosok yang mampu memberikan figure yang tiada henti-hentinya membangun dan mengembangkan koperasi secara praktek lapangan, sehingga generasi muda janganlah selalu dibenaknya memikirkan untuk mencari bekerja, namun ciptakan pekerjaan melalui pembentukan koperasi yang mengarah kepada lembaga ekonomi yang professional.

Dulu pernah ada yang namanya tenaga penyuluh koperasi, sekarang hanya tinggal kenangan, saatnyalah Institusi yang mengurusi koperasi perlu memprogramkan kembali untuk merekrut tenaga-tenaga professional dan produktif bidang koperasi, minimal satu desa satu tenaga penyuluh produktif koperasi dengan tugas umum memberikan:

1. pemahaman kepada masyarakat di desa maupun di kota yang tiada henti, bahwa koperasi adalah instrumen untuk mengangkat dari jerat kemiskinan.
2. tatacara mendirikan koperasi.
3. mensosialisasikan kebijakan teknis pemerintah tentang pembangunan koperasi.
4. membantu memberikan penilaian yang objektif tentang kemajuan koperasi di wilayah suluhnya.
5. mendampingi pengurus koperasi dalam mengelola koperasi untuk mencegah tindakan secara preventif dan persuasif.
6. membantu membuat laporan koperasi, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kemajuan tumbuhnya koperasi di Indonesia.

Tenaga penyuluh produktif koperasi, tepat untuk dibentuk pada Kabinet mendatang 2009-2014. Institusi yang mengurusi koperasi yang saat ini Kementerian Negara Koperasi dan UKM masih diperlukan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, untuk yang akan datang Koperasi dan UKM dapat dan atau tidak digabung, karena UKM adalah bagian dari koperasi, UKM-UKM didorong menjadi anggota koperasi dua kekuatan digabung menjadi satu untuk menjalankan roda perekonomian.

Penyuluh produktif koperasi yang turun langsung kelapangan untuk melihat dan menemukan bakat usaha seseorang anggota, sehingga anggota bisa mendapatkan kesempatan untuk membuka usaha, sehingga koperasi tidak melulu memberikan bantuan terhadap usaha yang sudah berjalan, tetapi juga membantu untuk membuka usaha baru anggota guna memajukan koperasi, tapi tentunya didukung juga oleh orang-orang yang memiliki kemauan dan kerja keras.

Pahlawan konseptual koperasi sudah banyak dinegeri ini, praktisi dan birokrasi, namun pahlawan koperasi yang benar-benar turun menggeluti koperasi sampai maju belum menggaung ditelinga rakyat dan bangsa Indonesia. Perhatian Pemerintah terhadap tumbuhnya koperasi harus tercurahkan sepenuhnya melalui program-program yang dapat menyentuh langsung kepentingan kolektivitas keanggotaan koperasi. Pemerintah perlu menyusun master plan lima tahun kedepan tentang program gerakan koperasi tumbuh kembali. Kalau ini dapat terwujud, lima tahun kedepan sudah banyak Pahlawan-pahlawan koperasi yang dikukuhkan dan diakui oleh rakyat dan bangasa Indonesia. Pahlawan bukan berarti harus berperang mengangkat senjata, Pahlawan Koperasi adalah orang yang konsistensi secara terus menerus membenahi dan meneruskan cita-cita koperasi menjadi sokoguru ekonomi terwujud. Sehingga dengan demikian sistem perekonomian, koperasi bukan sebagai pelengkap dalam tatanan ekonomi Indonesia, tapi melainkan koperasi sudah menjadi bagian mutlak masuk dalam jaring perekonomian bangsa.

Memang sungguh berat tugas dari seorang pahlawan koperasi untuk membenahi dan membangun pola pikir rakyat dan bangsa Indonesia, saat ini bangsa Indonesia sudah terbiasa untuk membeli kebutuhan pokok yang tersedia di mall, suasananya sejuk, nyaman dan rasa aman, ingin meminjam uang, menggadaikan barang sudah ada lembaga yang menyediakan jasa pelayanan dengan cepat, proses cukup 1 jam, uang sudah tersedia tanpa disurvey. Bagaimana dengan koperasi, tugas kita bersama.

Sebagai seorang pahlawan koperasi melihat kondisi koperasi yang dikucilkan oleh usaha-usaha besar, melihatnya tidaklah menjadi masalah, namun terus bekerja keras untuk bekerjasama, bermitra. Namun semua itu peran pemerintah harus dapat memberikan kebijakan yang kondusif, melindungi, mendampingi, memberikan kesempatan kepada kperasi. Kebijakan pemerintah dapat melalui perlindungan melalui Peraturan Daerah (PERDA), Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merancang sebuah peraturan tentang mendorong tumbuhnya koperasi di wilayahnya masing-masing.

Kemerdekaan Koperasi

Koperasi, jangan aku engkau biarkan merana, karena tidak dapat tumbuh diselah-selah tantangan ekonomi global, engkau selalu melihat perusahaan besar, berdirinya gedung-gedung pencakar langit, disana banyak orang yang mengunjungi, sedang aku, tidak ikut, aku hanya menonton gerak gelombang ekonomi yang diriku hanya sebagai pelengkap dalam perhitungan sistem ekonomi, aku malu, lupakah engkau dengan cita-cita yang pernah ditanamkan.

Bangunlah rakyatku, bangkitlah generasi muda, jangan malu membentuk koperasi, jadikan koperasi menjadi koperasi yang sehat dan professional dan mandiri. Kemerdekaan koperasi untuk kembali kepada nafasnya.

*) Pemerhati Koperasi

Dugaan rekayasa tender itu diungkapkan LSM Siklus. Mereka menyatakan, dugaan bahwa tender alat kesehatan itu direkayasa semakin kuat dengan bocornya tiga dokumen transaksi pembayaran uang muka kegiatan sebesar 20 persen kepada tiga perusahaan rekanan.

“Dalam dokumen berupa surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), dan berita acara pembayaran (BAP) yang terjadi antara PT Profesional Indonesia Lantera Raga, PT Dini Contractor, dan PT Kidemang Putra Prima dengan Dinas Kesehatan Pemprov Banten itu terjadi pada 20 Maret 2009. Padahal, kontrak kerjanya sendiri baru dikeluarkan sehari sebelumnya. Pencairan uang muka yang sangat cepat,” beber Ketua Departemen Pengembangan SDM Siklus, Ade Marwansyah, Kamis (30/7).

Dugaan tender tersebut direkayasa, juga diperkuat oleh Edy Mulyanto, Area Manager Trading Cabang Tangerang PT Indofarma Tbk. Ditemui di RSUD Serang saat akan melakukan uji coba (tryller) alat ultrasonografi (USG), Edy Mulyanto memaparkan tender alkes Dinkes Pemprov Banten tahun ini publikasinya dia baca di harian Media Indonesia pada bulan Februari. “Saya lupa tanggalnya,” katanya.

Namun, ketika Edy mendatangi alamat panitia tender yang tercantum dalam koran, yaitu gudang farmasi milik Dinkes Pemprov Banten di wilayah Ciracas, ternyata di tempat itu tidak ada kegiatan pendaftaran lelang. “Ketika saya mendatangi kantor Dinkes pun di sana tidak ada. Kata pegawai, pendaftaran tender dilakukan di gudang, di Ciracas. Saya menduga tender itu tidak ada,” kata Edy.

Pemenang Sudah Ditentukan?
Melihat dari salinan dokumen kontrak, SPP, dan SPM pada tender alat kesehatan tahun ini, aktivis LSM Siklus menduga Dinas Kesehatan Pemprov Banten sengaja mempublikasikan tender itu di Koran, tetapi lelangnya tidak dilakukan secara terbuka karena pemenangnya sudah ditentukan, yaitu keluarga Gubernur dan kolega-koleganya.

“Kalau tidak direkayasa, mana mungkin para pemenangnya keluarga Gubernur yang perusahaannya selama ini bergerak dalam jasa konstruksi. Kalau tender itu ada, pasti perusahaan farmasi seperti Kimia Farma, Indofarma, dan lainnya ikut mendaftar tender. Karena syarat mengikuti tender pengadaan alat kesehatan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi,” kata Ade.

Lanjut Ade, perusahaan yang menjadi rekanan untuk pengadaan alat kesehatan seharusnya adalah perusahaan dengan kategori pengusaha besar farmasi (PBF)—semacam agen tunggal pemegang merek (ATPM) pada pengadaan otomotif—. Sementara tiga perusahaan yang menjadi rekanan Dinkes Pemprov Banten dalam pengdaan alkes tahun ini adalah perusahaan jasa konstruksi. “Saya ragu mereka punya spesifikasi farmasi. Saya yakin mereka menang karena keluarga dekat Gubernur, karena memang direkayasa,” tegas Ade.

Seperti diketahui, PT Profesional Indonesia Lentera Raga atau Pilar, adalah milik Tatu Chasanah, adik Gubernur. Sementara PT Kidemang Putra Prima adalah milik Iyus Supriatna, adik anggota DPR RI dari Partai Golkar, Mamat Rahayu yang selama ini menjadi sahabat karib adik Gubernur, Chaeri Wardhana.

Sebagian Sudah Dikirim
Dari hasil penelusuran ke sejumlah rumah sakit, baru RSUD Lebak yang sudah menerima distribusi alkes yang pengadaannya oleh PT Kidemang Putra Prima dengan nilai kontrak sekitar Rp15 miliar. “Kami sudah terima 13 item barang. 9 item lagi belum kami terima,” kata Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Lebak Oman Wikanda Senin (27/7).

Sementara RSUD Serang belum menerima satu buah pun alat kesehatan yang pengadaannya dipercayakan kepada PT Profesional Indonesia Lantera Raga dengan nilai kontrak sekitar Rp16,7 miliar. “Kami belum menerima sama sekali,” kata Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Dedi Sofyan, kemarin.

Demikian dengan RSUD Berkah Pandeglang. Menurut sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, rumah sakit tersebut belum menerima kiriman alkes dari Pemprov Banten yang pengadaannya dilaksanakan oleh PT Dini Contractor dengan nilai kontrak Rp12,8 miliar.

Hanya RSU Labuan yang sudah diberikan alat kesehatan oleh Dinkes Pemprov Banten, itu pun hanya satu item. “Kami hanya menerima alat kedokteran gigi. Irtu pun belum kami periksa,” kata Kabag TU RSU Labuan, Asba, Rabu (29/7) melalui telepon seluler.

Karena Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten, Djaja Buddy Suhardja, sulit ditemui, bahkan nomor telepon selulernya pun sulit didapat, konfirmasi akhirnya dilakukan Koranbanten.Com dan LSM Siklus melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dadang M. Epid, Selasa (28/7), di satu tempat di Kota Tangsel. Saat tender alat kesehatan itu dipublikasikan, Dadang masih menjabat Sekretaris Dinkes Pemprov Banten. Dadang adalah orang kedua setelah Djaja yang sangat mengetahui dan diyakini paling bertanggung jawab atas tender yang penuh kongkalikong itu.

“Pengadaan alkes sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Tender juga sudah kami laksanakan,” kata Dadang.

Tapi, ketika pernyataan Area Manager Trading Cabang Tangerang PT Indofarma Tbk Edy Mulyanto, Dadang dengan nada emosional menyatakan bahwa siapa pun yang berani mengganggu Dinkes akan menerima konsekuensi.

“Silakan saja utak-atik Dinkes kalau berani, pasti kalian dicari-cari jawara,” klaimnya.

(TIM)

Juru Bicara Polda Bali, Gede Suginyar pada keterangannya di Mapolda Bali, Jumat (24/7) mengungkapkan langkah ini merupakan bagian dari program community policing (pemolisian masyarakat). Menurut Suginyar, kedepan melalui pemolisian masyarakat ini terbangun keamanan swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh polisi.

“Mereka ini bersinergi dalam suatu forum ataupun kegiatan-kegiatan lain, sekecil apapun yang berkaitan dengan di desa adapt tersebut , jadi dia melayani masyarakat desa tersebut juga melakukan komunikasi sebagai inisiator,” ujar Gede Suginyar.

Juru Bicara Polda Bali Gede Suginyar menambahkan sebagai antisipasi terhadap aksi terorisme di Bali, Polda Bali juga melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap toko-toko penjual bahan kimia. Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisasi peyalahgunaan bahan kimia. @Yus

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Drs. Umar Pakaja dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pohuwato Dra. Lusiana Bouty, M.Pd. Keseluruhan pejabat fungsional yang dilantik pada hari ini berjumlah 30 orang, masing – masing pejabat fungsional yang dilantik dalam jabatan pengawas sebanyak 9 orang dan dalam jabatan Kepala Sekolah sebanyak 21 orang.

Dilantik dalam jabatan pengawas SMP/SM sebanyak 2 orang dan pengawas TK/SD 7 orang. Dan masing – masing dalam jabatan, Kepala SMA sebanyak 1 orang, Kepala SMP sebanyak 7 orang, Kepala SD sebanyak 12 orang, dan Kepala TK 1 orang. Selengkapnya tentang daftar pelantikan dalam jabatan fungsional ini, dapat Anda baca di sini.

Dalam sambutannya Wakil Bupati menyampaikan bahwa mutasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah hal yang biasa dan dalam rangka kebutuhan organisasi. Untuk itu, bagi pejabat yang mendapatkan kepercayaan dan dilantik pada hari ini, diharapkan dapat menerima dan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di berikan ini dengan sebaik – baiknya.

Dlam kesempatan itu pula, Wakil Bupati Pohuwato mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengucapkan syukur dan terima kasih, karena keberhasilan pendidikan di Kabupaten Pohuwato dalam presentase kelulusan pada akhir tahun ajaran ini yang mampu mendapatkan ranking yang cukup baik di tingkat Provinsi Goeontalo. Tentunya keberhasilan - keberhasilan yang telah di capai pada tahun - tahun kemarin dalam dunia pendidikan hendaknya tidak akan surut hanya karena adanya mutasi ini.

(***)

Dalam pidato sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dinyatakan, Hari Anak mempunyai makna mengingatkan para orang tua mengenai tanggungjawab terhadap anak-anaknya. Menurutnya orang tua bertanggung jawab agar anaknya tumbuh sebagai insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mandiri.

“Saat ini kita dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan anak, bukan saja dakam arti besarnya jumlah penduduk yang merupakan anak-anak, melainkan juga dihadapkan pada kompleksitas permasalahan anak dan penyebarannya yang terjadi tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan,” kata Idris.

Dahulu, kata Idris lagi, umumnya orang hanya mengenal penelantaran anak karena ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik saja. Tetapi saat ini berbagai masalah yang berkaitan dengan perubahan sikap mental spritual dan sosial budaya telah makin mengemuka.

(***)

Dari beberapa cabang lomba yang dipertandingkan, kontingen anak – anak PAUD dan pendidik PAUD Kabupaten Gorontalo berhasil menyumbangkan 4 medali emas masing–masing untuk kategori lomba Vokalia Putri, Fitria Ramadhani Mukmin meraih peringkat I, kategori lomba kreatifitas, Yowan Ismail menyumbangkan 1 medali emas, dan kategori lomba Anak saleh putri Jaria Jafar juga menyumbangkan 1 medali emas dan pendidik PAUD kabupaten gorontalo turut pula menyumbangkan 1 medali emas, Sehingga kontingen Kabupaten Gorontalo ditetapkan sebagai juara umum menyisihkan kontingen Kota Gorontalo yang menduduki peringkat ke dua.

Ketua TP. PKK Kabupaten gorontalo yang juga selaku ketua forum PAUD Kabupaten Gorontalo ketika menerima piala bergilir sebagai juara umum yang diserahkan Sekprov Idris Rahim pada upacara puncak peringantan HAN tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya atas prestasi yang telah ditunjukan anak-anak dan pendidik PAUD Kabupaten Gorontalo.

“Tiada sesuatu yang berarti yang dapat disungbangkan bagi Daerah, khususnya daerah Kabupaten Gorontalo selain berprestasi atau menjadi yang terbaik dari yang baik–baik,” katanya.

(***)

Dalam pertemuan dengan chairman dan jajaran pimpinan Harim Group di Kantor Pusat Harim Group di Seoul tanggal (15/7) lalu, pihak Harim Group memaparkan Master Plan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Presiden PT Harim di Indonesia yang berpusat di Gorontalo, Y. J Chang dalam paparannnya menyampaikan, beberapa kegiatan yang akan dilakukan di Gorontalo.

Pertama, Pada tahun 2009 akan dibangun pengering dan silo di desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan kapasitas 300.000 ton per tahun. Target ekspor dalam 10 tahun mencapai 2 juta ton jagung. Kedua, pemanfaatan pelabuhan anggrek sebagai pelabuhan ekspor utama ke Korea sebagai rute reguler. Ketiga, mengembangkan areal jagung dengan mekanisasi untuk mencapai target produksi 150.000 ton per tahun. Ke empat, memperbaiki kualitas jagung Gorontalo terutama kadar aflatoxin dari 100 PPB menjadi di bawah 50 PPB dengan kadar air maksimum 14.5 persen,

“Termasuk juga akan menjadikan Gorontalo sebagai Pusat ekspor jagung di Sulawesi dan sekitarnya melalui pelabuhan anggrek. Bahan yang akan di ekspor tidak terbatas pada jagung tetapi juga bahan mentah lain seperti molases, bungkil, biomassa, jagung dan tebu,” ungkap Chang.

Menanggapi hal ini, atas nama Pemerintah dan rakyat Gorontalo, Gubernur menyambut baik rencana PT Harim tersebut dan berkomitmen untuk memfasilitasi seluruh kegiatan PT Harim di Gorontalo.

“Chairman Harim Group, Hong Kuk Kim dan Gubernur sepakat untuk merealisasikan ekspor 2 juta ton jagung kurang dari 5 tahun, the sooner, the better,” ungkap Fadel.

Sementara itu Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Nicholas T. Dammen, menyatakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan terobosan besar karena di tengah krisis finansial dimana peluang ekspor dan investasi melemah, justru Gorontalo dapat menarik investor masuk ke Gorontalo. Dia berharap agar Gorontalo dapat memelihara iklim yang kondusif yang telah ada bahkan mengembangkannya sehingga lebih banyak investasi yang masuk ke Gorontalo.

Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka Seminar Nasional yang bertemakan “ Sustainibility Pembangunan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Nasional “ yang di gelar oleh Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian Indonesia.

Gubernur juga menjelaskan tentang apa saja yang menjadi bahan utama dalam ketahanan pangan. Gubernur Gorontalo juga memaparkan tentang perubahan paradigma pertanian yang turut andil dalam menunjang ketahanan pangan nasional.

Dulu paradigma pertaniannya adalah tanam, petik, olah dan jual, paradigma ini jika di teruskan akan menyebabkan pertanian semakin mundur dan Gubernur tidak sependapat dengan hal itu sehingga di Gorontalo sendiri paradigma itu di rubah menjadi jual, tanam, petik dan olah.

Gorontalo mempraktekkan menjual hasil pertanian dengan mencari pasar terlebih dahulu sehingga petani semangat menanam dan hasilnya tidak main-main karena Gorontalo menjadi pengekspor jagung dan telah mendapat penghargaan pangan tingkat nasional dari Pemerintah Pusat tahun 2004, 2005 dan 2006.

(***)

Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Suripno menjelaskan, ketentuan tentang dana preservasi jalan saat ini telah diatur dalam Bab VI UU Lalu Lintas Angkutan Jalan No.22 tahun 2009 yang baru.

“Ini merupakan hal baru yang tidak pernah disinggung UU Lalu Lintas sebelumnya, yaitu UU No.14/1992,” kata Suripno di Jakarta, Rabu (22/7).

Namun diakuinya masih ada kekurangan dalam UU yang baru itu, terutama mengenai aturan pelaksanaan untuk jalan nasional. “Aturan pelaksanaan untuk tingkat daerah sudah ada, tetapi untuk jalan nasional belum ada. Masih dalam pengkajian untuk mencari konsep pelaksanaan yang tepat, katanya.

UU LLAJ yang disahkan pada 22 Juni 2009 lalu, katanya, mewajibkan adanya pengutipan dana partisipasi dari pengguna jalan. Partisipasi dari pengguna jalan nantinya akan dipakai untuk memperbaiki jalan dari kerusakan.

Untuk jalan tingkat nasional, lembaga preservasi jalan nantinya akan berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum (PU). Sebelumnya, Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan, perbaikan jalan diharapkan berasal dari pengguna jalan. Hal tersebut mengingat pengguna jalan memiliki derajat pengrusakan jalan yang paling besar.

“Dana yang dikumpulkan lembaga preservasi tersebut akan menjadi bagian dan terdaftar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dialokasikan untuk pebaikan dan perawatan jalan,” jelas Menhub.

Ia menambahkan, lembaga preservasi juga mengatur mengenai pemungutan dana dari jembatan timbang dan terminal. “Jembatan dan terminal akan jadi bagian dana preservasi jalan di bawah Departemen Perhubungan, ” tambah Jusman.

Suripno mengatakan, UU LLAJ No.22 tahun 2009 merupakan penyempurnaan dari UU No.14 tahun 1992.

“UU LLAJ yang baru ini lebih terintegrasi soal manajemen trafik, transportasi dan pengawasan karena di dalamnya terdapat penjelasan secara detail dan rinci tentang pemisahan kewenangan, pengelolaan lalu lintas, serta manajemen transportasi,” katanya.

Dikemukakan, dalam UU LLAJ yang baru, lalu lintas dan angkutan jalan dipandang sebagai satu kesatuan sistem, di mana tanggung jawabnya bersifat kolektif.

Tidak lagi seperti dulu yang bersifat sentralistik, karena hanya Dephub yang menjadi penanggung jawab tunggal, baik teknis maupun kebijakan. Tapi untuk tujuan pembinaan, sekarang ini beberapa kementerian, termasuk Polri memiliki porsi tanggung jawab, kata Suripno.

Ia menjelaskan, sebagai bukti UU LLAJ yang baru tersebut lebih bersifat kolektif, dalam Bab IV dan Bab V dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaran lalu lintas angkutan jalan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, dilaksanakan oleh pemerintah melalui lima institusi pemerintah.

Untuk urusan di bidang jalan, UU menunjuk Departemen PU sebagai penanggung jawab, urusan di bidang sarana dan prasarana LLAJ diserahkan kepada Departemen Perhubungan, kemudian Departemen Perindustrian untuk urusan terkait pengembangan industri.

Selanjutnya Kemeterian Riset dan Teknologi untuk hal-hal yang terkait pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, sementara Polri untuk bidang registrasi dan identifikasi kendaraan motor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.

Secara khusus Polri memiliki tanggung jawab mutlak terhadap semua hal tentang keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan hal-hal yang terkait keselamatan merupakan tanggung jawab multistakeholders, kata Suripno. (T. De/ysoel)

Pernyataan itu dikemukakan Kepala Hubungan Masyarakat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Edison Gurning, kepada Kominfo Newsroom di Jakarta, Rabu

(22/7).

Sebelumnya di media internet dalam beberapa hari terakhir ini tersebar isu terkait GMT tanggal 22 Juli 2009 yang akan memicu terjadinya gempa bumi dan badai tsunami.

Isu menyebutkan, akan terjadi gempa dengan kekuatan mencapai 6,0 skala richter (SR) di Jepang, mendahului terjadinya GMT. Gempa diisukan akan terjadi hari Rabu, 22 Juli 2009 pukul 03.00 waktu Jepang, diikuti dua kali gempa susulan dengan kekuatan antara 5,0 SR pada pukul 05.00 dan 07.00 waktu setempat.

Badai tsunami juga diisukan akan terjadi akibat gempa bumi lempeng Pasifik dan akan menghantam wilayah Jepang, Indonesia dan Selandia Baru.

Sampai saat ini gempa bumi tidak dapat diprediksi, apalagi secara spesifik. Sedangkan tsunami dapat diprediksi setelah gempa bumi besar terjadi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya kekuatannya melebihi 6,0 SR, kedalaman dangkal dan episenter di laut, katanya.

Menurutnya, isu-isu itu jelas sangat tidak bertanggung jawab, selain karena sumbernya tidak jelas, juga kejadian gempa bumi yang sangat sulit diprediksi.

Namun demikian, menurut Edison, bisa saja gempa bumi terjadi sewaktu-waktu di lokasi-lokasi tertentu, sehingga kewaspadaan masyarakat tetap perlu setiap waktu, terutama di daerah-daerah yang rawan gempa dan tsunami. Kewaspadaan tetap perlu, tapi tidak hanya tanggal 22 Juli 2009, tapi setiap saat, katanya.

Berdasarkan catatan spesifik BMKG mengenai Gerhana Matahari Total yang pernah terjadi, kata Edison, hingga saat ini belum ada catatan yang menunjukkan adanya kenaikan aktivitas gempa terkait dengan GMT.

Pada Juni 1982 di Indonesia pernah dilalui GMT selama enam menit, dan BMKG waktu itu melakukan pengamatan di Tanjung Kodok, Tuban, Jawa Timur dan di sekitar Gunung Muria, Jawa Tengah menjelang dan sesudah terjadi GMT.

Data menunjukkan tidak ada kenaikan aktivitas gempa bumi, katanya.

Dikemukakan, kejadian fenomena alam gerhana dan gempa bumi sangat berbeda. Gerhana, bukan hanya diprediksi, tapi dihitung secara pasti, bahkan sepanjang abad XXI sudah dapat ditentukan, sedangkan untuk gempa bumi

sampai saat ini masalah prediksinya masih banyak perdebatan karena ketidakpastiannya.

Menurut Edison Gurning, secara teoritis gempa bumi memang bias diprediksi, itupun tidak sampai detail waktu dan kekuatannya yang akan terjadi.

Dalam penelitian prediksi gempa bumi di banyak negara, katanya, fenomena GMT bukan menjadi salah satu fisis secara langsung yang diperhitungkan sebelum terjadinya gempa bumi. Fenomena GMT yang menyebabkan terjadinya peningkatan gravitasi bumi hanya beberapa hal yang secara umum tidak signifikan memengaruhi aktifitas lempeng tektonik atau sesar aktif. (T.Rmg/ysoel)